Kamis, 18 Maret 2010

ACHSANUL QOSASI TERPILIH MENJADI WAKIL KETUA KOMISI XI





Wakil Ketua DPR RI Anis Matta Memimpin Penetapkan Pimpinan Komisi XI Di ruang rapat komisi XI yang dihadiri seluruh anggota komisi XI, Rabu 21/10/09 di Ruang Rapat Komisi XI.
Sebelum menyerahkan Palu sidang kepada Pimpinan baru komisi XI, Anis Matta mengatakan bahwa sesuai dengan tatib DPR pimpinan komisi tidak boleh merangkap jabatan pada badan lain di DPR kecuali Pimpinan DPR yang dapat merangkap jabatan sebagai Ketua BURT.
Dalam suasana rapat yang kali pertama di Komisi XI tersebut, sesuai dengan pengajuan nama anggota yang di usulkan oleh masing-masing fraksi, maka disetujui Ketua Komisi XI masa sidang pertama tahun sidang 2009-2010 adalah Emir Moeis dari fraksi PDIP, dengan Wakil Ketua Achsanul Qosasi dari fraksi Demokrat, Melchias Marcus Mekeng dari fraksi Golkar, dan Sohibul Imam dari fraksi PKS.
Pada penetapan Pimpinan baru di komisi XI, anggota Komisi Sadar Subagyo XI dari fraksi Gerindra mengharapkan, agar anggota dan pimpinan Komisi XI yang mayoritas adalah muka baru, dapat bekerja sama dengan baik dan melaksanakan tugas sebagai anggota dewan sesuai amanah rakyat yang di embannya.(mei) Foto:doeh

MANAJEMEN BANK CENTURY HARUS DITINDAK TEGAS



Juru bicara Fraksi Partai Demokrat dalam pandangan akhir yang dibacakan oleh Achsanul Qosasi Menilai, manajemen Bank Century telah melakukan pelanggaran hukum karena itu harus segera ditindak tegas secara tuntas oleh kepolisian, KPK maupun kejaksaan. "perlu ada Aset recovery dari Robert Tantular baik di dalam negeri maupun diluar negeri karena ditengarai sekitar Rp 13 Triliun,"terang Achasanul saat membacakan kesimpulan dihadapan sidang Pansus Angket, dipimpin oleh Ketua Pansus Angket Idrus Marham, Selasa, (23/2).
Terkait kelalaian administrasi, terang Achasanul perlu ada perbaikan kedepan sesuai dengan prinsip tertib administrasi. Dia mengatakan, harus disusun UU mengatur tentang krisis seperti RUU tentang otoritas jasa keuangan agar pengambilan keputusan dapat lebih objektif dan akuntabel. "Kita harus menyiapkan UU JPSK yang akan jadi payung hukum apabila negara hadapi krisis,"tambahnya.
Khusus rekomendasi kepada manajemen Mutiara kedepan, Achsanul mengharapkan, kinerja bank Mutiara yang baik harus dipertahankan. sementara dana PMS sebesar Rp 6.7 triliun diharapkan dapat balik dengan penjualan aset dari Bank Mutiara nantinya.
Terkait investor di Antaboga, tambah Achsanul, mereka merupakan nasabah bank century, karena itu Partai Demokrat menyetujui perlu dicarinya cari jalan keluar bersama sehingga dana mereka dapat segera dibayar.

Senin, 15 Maret 2010

Profile Achsanul Qosasi



Mantan Project Director untuk Program USDA ini memiliki pengalaman dan kemampuan dalam Micro Credit. Sejumlah Koperasi dan LSM yang bergerak dalam usaha simpan-pinjam, pertanian dan Usaha Kecil, telah banyak mendapatkan jasa dan pengalamannya melalui program Assistensi dan Pendampingan yang menitik beratkan pada Capacity Buiding dan Business Development Services, yang memang sangat dibutuhkan oleh pelaku Usaha Mikro dan pengusaha sektor informal.

Pengusaha Kecil Mikro & Pengusaha Pertanian di Indonesia memang merupakan pasar potensial yang membutuhkan bimbingan dan pendampingan. Di Indonesia diperkirakan ada 5 juta Pengusaha Besar dan menengah, sedangkan Petani dan Pengusaha Pertanian sekitar 120 juta, pengusaha mikro sangat besar, mungkin jumlahnya hampir 25% dari jumlah penduduk Indonesia. Hal ini merupakan pasar yang sangat potensial bagi Lembaga Keuangan / Perbankan untuk menggarap pasar ini, dengan sistem dan sentuhan yang khusus, disesuaikan dengan budaya dan kebiasaan masyarakat setempat.

Menurut Achsanul, Petani adalah golongan orang yang paling sabar di Indonesia, gejolak dan cobaan apapun yang menimpa, mereka masih tetap bercocok tanam. Sedangkan Pengusaha kecil di Indonesia, menurut Achsanul, merupakan pengusaha yang tangguh dan tahan banting, mereka bisa bertahan dengan tingkat margin yang fluktuatif, persaingan yang tinggi, jam kerja yang tidak menentu, bahkan selalu berhadapan dengan kebijakan dan regulasi pemerintah yang cenderung berubah-ubah. Mereka tidak kenal Net Margin, tidak paham inflasi, bahkan tidak mengenal Hari libur, yang mereka tahu adalah bagaimana menjual dan tetap terus berjualan sampai akhir hayat.
Disinilah peran Lembaga Keuangan Mikro (LKM) diperlukan. Kehadiran LKM adalah untuk menjadi lembaga intermediary (perantara), dalam lingkup kecil pedesaan. Saat ini LKM tumbuh begitu pesat, disamping adanya BPR dan Lembaga Keuangan Desa yang saat ini telah melayani mereka di tingkat Kecamatan dan Pedesaan. Bahkan Bank Danamon (Danamon Simpan Pinjam) hadir memperketat persaingan dengan BRI dan Bukopin yang telah lebih dulu eksis melalui Swamitra-nya.

Pendekatan yang dilakukan Achsanul Qosasi (AQ) dalam membina LKM dan Pengusaha Mikro lebih dititikberatkan pada ‘kebiasaan masyarakat setempat’. Karena Pengusaha kecil adalah ‘pengusaha yang bekerja berdasarkan kebiasaan dan pengalaman’. Apabila kebiasaan dan pengalaman itu di-ubah, maka akan menimbulkan kebingungan baru yang berakhir pada keputus-asaan. Dengan dasar itulah maka diharapkan agar Pemerintah menciptakan program yang konsisten dan berkesinambungan, sehingga akan muncul ‘kebiasaan’ yang melekat dan terbangun seiring dengan tumbuhnya pengusaha kecil yang akan menjadi Enterprenuer Pedesaan.

Achsanul telah mempelajari sejumlah Program yang diterapkan sejumlah Negara seperti Philipina, Bangladesh dan India. Metode Grameen Bank Aproach yang dipelajari Achsanul beberapa tahun lalu, memang sulit diterapkan di Indonesia. Akan tetapi, menurut Achsanul, perpaduan antara Grameen Bank (Bangladesh), Credit Union (India,philipina), dan program Koperasi kelompok -tanggung-renteng (Indonesia) dapat dijalankan sesuai dengan adat dan kebiasaan masyarakat setempat. “Kebiasaan dan beragamnya Adat inilah yang menyebabkan perbedaan keberhasilan (kegagalan) disetiap daerah, sehingga dibutuhkan perbedaan system, perbedaan program dan perbedaan jenis fasilitas.” Ujarnya.

Lahir di Sumenep, Madura, 10 Januari 1966. Putra KH. Baha’udin Mudhary (alm), ahli Metapisika, dan seorang Ulama Besar Madura. Berkarir 15 tahun di Perbankan dan pernah menjadi Director Micro Credit Indonesia (NGO Canada), Project Director Program USDA yaitu perogram pembiayaan untuk pengusaha kecil menengah dan Koperasi yang berkonsentrasi pada Usaha Kecil dan Pertanian. Serta sejumlah pengalaman organisasi dan usaha: Ketua Binagro, Pengurus Majelis Ekonomi PP Muhammadiyah, Mantan Tim Ahli F-KB DPR-RI, Bendahara Umum PBR, Pengurus PSSI (Direktur Keuangan dan Ketua Komisi Anggaran PSSI), pernah menjadi Direktur Bank Swasta Nasional, Direktur Eksekutif Technopreneur Indonesia dan sebagai Ketua Masyarakat Enterprenuer Indonesia. Saat ini aktif sebagai Presiden Direktur PT Garuda Tani Nusantara (Gatara Group), yaitu suatu Kelompok Usaha yang bergerak dalam Bidang Produksi, Distribusi, konsultasi yang berkonsentrasi pada Program Pemberdayaan Usaha Kecil dan Lembaga Keuangan Mikro. Untuk mempermudah pelayanan dan pembinaan tersebut, Gatara Group telah memiliki perwakilan di seluruh Indonesia.

Dalam melakukan pembinaan dan pendampingan usaha, Madura dibuat terpisah dari Kantor Pelayanan Gatara Group di Surabaya (Jawa Timur), karena: ”Madura memiliki system dan budaya usaha yang berbeda yang hanya dapat dipahami oleh orang Asli Madura, termasuk orang Madura yang ada di kawasan pesisir pantura”, katanya.