Transfer Pricing

Total subsidi APBN 2011 Rp.93 Triliun diperkirakan akan membengkak sebagai akibat dari lonjakan harga minyak dunia yang saat ini sudah mencapai angka 100U$/barrel. Pemerintah melalui Kementerian ESDM sampai saat ini belum mengambil keputusan terhadap langkah langkah yang seharusnya perlu diambil. Semestinya Kementerian ESDM segera mengambil sikap terhadap program penghematan. Kendaraan pribadi yang menyerap hampir Rp.28 Triliun dari subsidi yang ada harus segera dikurangi, karena telah menghabiskan 14 juta kiloliter dalam 1 tahun (2010). namun jika pembatasan subsidi hanya menghemat kurang dari Rp.5 Triliun, sebaiknya tidak perlu dijalankan, karena dampak nekonomisnya sangat kecil dan hampir tidak dapat dirasakan manfaatnya, sementara dampak politis tentunya akan sangat meluas dirasakan. Dan hal ini akan menjadi diskusi publik dan ujung ujungnya akan mendeskreditkan pemerintah juga. Kita jangan sampai terjebak dalam memikirkan penghematan atau pengurangan biaya saja, sementara kita belum maksimal dalam memikirkan tentang peningkatan penerimaan pemerintah (goverment income)

Partai Demokrat telah seringkali meneriakkan kasus "Transfer Pricing" dalam sidang Paripurna DPR-RI, Demokrat sudah meminta Kementerian Keuangan (cq. Dirjen Pajak) untuk membuat direktorat khusus yang khusus menangani "Transfer Pricing". Sejumlah perusahaan multinasional yang ada di negeri ini telah membebankan biaya biaya yang justru seharusnya dibebankan kepada induk perusahaannya di luar negeri. Sehingga perusahaan perusahaan tersebut memiliki biaya yang tinggi untuk membayar kewajiban kewajibannya yang semestinya tidak dibiayai oleh negara, akibat dari hal ini adalah laba perusahaan menjadi kecil dan secara otomatis pajakpun menjadi kecil, bahkan terkadang dibuat rugi, agar bisa terhindar dari kewajiban membayar pajak. hal hal seperti ini harus disikapi dengan serius, sehingga kebutuhan negara untuk melayani rakyatnya akan dapat lebih optimal

Saya akan mengusulkan agar DPR lebih aktif melakukan pengawasan, guna mendesak pihak pemerintah dapat lebih serius dalam menangani permasalahan "Transfer Pricing" ini.

Salam, Achsanul Qosasi ( Wakil Ketua Komisi XI DPR-RI)